Berita

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota Payakumbuh memberikan fasilitas penerbitan NIB secara langsung kepada pelaku usaha. inovasi ini dilakukan oleh petugas layanan di MPP kota Payakumbuh,pelaku usaha dapat datang langsung ke MPP kota Payakumbuh dan akan dilayani langsung oleh petugas sampai NIB diterbitkan.

DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH Mengikuti pekan promosi dan investasi daerah yang diselenggarakan oleh Ikatan Gonjong Limo Pekanbaru pada tanggal 23 s.d 27 Agustus 2023

Dpmptsp kota payakumbuh mengikuti pameran investasi di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD City) Tangerang pada tanggal 18 s.d 22 Oktober 2023. Trade Expo Indonesia ke-38 merupakan Platform B2B terbesar di Indonesia yang menghadirkan 7 sektor produk. TEI Menyediakan platform untuk berjejaring, berkolaborasi, dan mengeksplorasi peluang baru untuk pertumbuhan. TEI 2023 menghadirkan produk ekspor Indonesia terbaik untuk pasar global. TEI 2023 akan melanjutkan perjalanan pemulihan ekonomi nasional dan pengembangan perdagangan sektor Indonesia dengan tema Sustainable Trade Read more

KEPALA DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH BERSAMA BIDANG DALAK MELAKUKAN KUNJUNGAN LAPANGAN KE SPBU PARIK DENGAN SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN PENEYELESAIAN MASALAH YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN USAHANYA. Narasumber dari Bidang Pengendalian DPMPTSP Kota Payakumbuh Ibu Zulfa Riyanti, SS, M.Si dan Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Payakumbuh. Pada kesempatan ini Narasumber menyampaikan hasil Evaluasi laporan kegiatan penanaman modal yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, menyapaikan pentingnya Melaporkan LKPM, Mensosialisasikan sanksi yang diterbitkan pada OSS serta Permaslahan Read more

Senin, 27 Mei 2024 DPMPTSP Kota payakumbuh melalui bidang dalak melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal ke RSKIA Sukma Bunda , DPMPTSP kota payakumbuh juga mengundang OPD teknis Dinas kesehatan dan Dinas lingkungan hidup. Kegiatan pengawasan penanaman modal juga dilaksanakan untuk menjalin silahturahmi antar pemerintah kota payakumbuh dan pelaku usaha.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perludisusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilaitingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajibanmelakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.Selain itu ,data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsurpelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unitpenyelenggara pelayanan Read more